pemilu

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana berdasarkan dari, oleh, dan untuk rakyat. Hal ini diterapkan sejak Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 17 agustus 1945 berdasarkan UUD’45 dan Pancasila. Dalam pergerakannya, Indonesia telah melaksanakan sistem demokrasi melalui pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah indikator proses pencapaian sistem demokrasi di Indonesia. Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Indonesia sebanyak 9 kali dari tahun 1955 hingga 2004. Berbagai kajian politik dilaksanakan untuk mencapai kesempurnaan konseptual dari sistem pemilu agar mencapai sistem demokrasi yang sesuai. Namun dalam pelaksanaannya, pemilihan umum belum dilaksanakan secara efektif dan efisien. Terdapat hal-hal mendasar yang menjadi hambatan untuk mencapai sistem demokrasi yang diharapkan. Hal inilah yang akan ditelusuri hingga dapat diketahui critical problem tentang permasalahan yang menimbulkan pemilihan umum belum dapat termaksimalkan hingga sekarang.

Dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats), ditelusuri kekurangan, kelebihan, peluang, dan ancaman yang terjadi pada pemilihan umum selama ini di Indonesia. Sehingga dapat dijadikan dasar untuk meng-generate konsep ideal dari pemilu itu sendiri agar lebih efektif dan efisien dalam masa penerapannya. Barulah kemudian dianalisis gap yang terjadi untuk mencari critical problem yang selalu ada dan menjadi hambatan dalam proses pemilu di Indonesia.

Berdasarkan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa critical problem yang terjadi pada pemilu selama ini adalah permasalahan pada sistem filterisasi dan sosialisasi. Dimana pada sistem filterisasi, seharusnya dilakukan mekanisme penilaian oleh dan pada seluruh elemen terkait serta berdasarkan rekam jejak dari partai politik yang ingin mendaftarkan dirinya pada pemilu. Selain itu, juga dibutuhkan proses sosialisasi yang jelas berdasarkan tingkatan segmentasi masyarakat. Sosialisasi yang tepat adalah sosialisasi dengan berdeasarkan segmentasi masyarakat, serta berkelanjutan dengan berupa pengabdian masyarakat, pembuktian partai, dan lain-lain.